Indopostonlie.id, Pesisir Barat – Puluhan Kepala Desa, dan aparaturnya yang tergabung dalam perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat datangi kantor DPRD Pesisir Barat, pada Jumat (7/4/2023).
Hal itu merupakan langkah mereka dalam mengadukan gaji yang belum dibayar sejak enam bulan terakhir.
Ketua Apdesi Pesisir Barat, Mustafiri mengungkapkan, tujuan mereka datang ke kantor DPRD setempat guna minta solusi supaya gaji perangkat desa bisa segera dibayarkan karena setelah meraka bekerja sejak Oktober lalu hak gaji belum didapatkan.
”Kami mengadu kepada anggota DPRD karena sudah enam bulan kami dan perangkat desa di Pesisir Barat belum menerima gaji,” keluhnya.
Mustafiri melanjutkan, pihaknya sudah berulangkali berkoordinasi dengan Pemkab setempat mempertanyakan kapan gaji mereka akan dibayarkan.
“Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan gaji dan insentif aparatur desa tersebut akan dibayarkan, karena gaji mereka sudah tertunda sejak Oktober 2022,” jelasnya.
Ia melanjutkan, sebelumnya Sekretaris daerah setempat telah berjanji bahwa gaji aparatur pekon akan dibayar pada bulan Maret 2023. Namun sampai pertengahan April belum juga ada kejelasan.
“Kami sudah berulangkali berkoordinasi, namun sampai sekarang belum jelas kapan gaji kami akan dibayar padahal janjinya bulan maret,” tuturnya.
Kemudian Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat, Agus Rikardo mengatakan, gaji aparatur desa yang belum dibayarkan itu bukan hanya pada tahun 2023 saja. Bahkan, sejak Oktober 2022 lalu gaji aparatur desa di Pesisir Barat belum dibayarkan.
“Gaji kami aparat pekon dari bulan Oktober tahun 2022 hingga April tahun 2023 belum dibayarkan oleh Pemda,” ujarnya.
Agus melanjutkan, Selaku ketua PPDI dirinya merasa memiliki beban moral kepada rekan seprofesinya. Lantaran, dirinya sering menjadi tempat rekan aparatur desa bertanya kapan gaji mereka akan dibayarkan.
“Terlebih tidak lama lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri yang tentunya kebutuhan akan meningkat,” paparnya.
Dirinya menegaskan, jika belum juga ada kejelasan dari dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat kapan gaji mereka akan dibayarkan.
Pihaknya akan menggelar aksi damai di kompleks perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Menanggapi curhatan para Kepala Pekon dan Aparatur Pekon, Wakil I DPRD Pesisir Barat, Rifzon Efendi sangat menyayangkan tertundanya gaji aparatur desa tersebut.
“Kami akan memanggil Dinas PMP, BPKAD serta Sekretaris daerah. Nanti kita akan minta penjelasan dari Pemkab apa alasan gaji aparat desa itu tidak dibayar,” tegasnya.
“Hari ini belum bisa kita simpulkan karena dari pihak Pemerintah Kabupaten belum ada yang dihadirkan untuk dimintai keterangan,” pungkas politisi PDI-P ini. (Pur)