Indopostonline.id, Bandar Lampung– Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan menolak pengesahan RAPBD Perubahan 2023.
Partai pemenang pemilu kedua di Kota Bandar Lampung tersebut menyatakan sumber pendapatan yang direncanakan membiayai perubahan belanja daerah tidak tepat.
Selain itu, RAPBD Perubahan Kota Bandar Lampung 2023 masih berisi program kegiatan yang bersifat ceremony yang cenderung membebani anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
Akibatnya, defisit Pemkot Bandar Lampung hingga saat ini belum bisa diatasi.
Hal itu diungkapkan oleh Rizaldi Adrian, anggota badan anggaran (Banang) DPRD Kota Bandar Lampung asal fraksi Gerindra, Rabu (27/9/2023).
Menurut Rizaldi, fraksi partai Gerindra sejak awal telah menyatakan sikapnya menyayangkan beberapa proyeksi pendapatan yang diantaranya adanya rencana penjualan aset milik pemkot Bandar Lampung.
“Fraksi Partai Gerindra sedari awal konsisten menyatakan pendapatnya atas RAPBD Perubahan Pemkot Bandar Lampung tahun 2023,” ungkapnya, Rabu (27/9/2023).
“Kami melihat adanya proyeksi pendapatan yang tidak tepat diantaranya rencana penjualan aset. Kami meminta eksekutif dalam menyusun anggaran memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Jadi tidak boleh asal-asalan,” sambungnya.
Anggota dewan asal daerah pemilihan kecamatan Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, dan Telukbetung Timur itu menambahkan, seyogyanya pemkot sensitif atas perencanaan belanja daerah dengan memperhatikan defisit anggaran.
Rizaldi mengimbau, penyusunan proyeksi pendapatan jangan dilakukan dengan logika terbalik, seharusnya uangnya ada terlebih dahulu, baru disusun rencana belanja.
“Fraksi Partai Gerindra meminta pihak eksekutif dalam menyusun anggaran jangan pakai logika terbalik. Seharusnya ada uang berapa, baru belanjanya berapa. Tapi yang kami lihat justru kebalikannya, belanjanya sekian baru diakali sumber pendapatannya. Ya, salah satunya ya jual aset!,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan kepala BPKAD yang menyatakan penjualan aset baru akan dilakukan jika realisasi pendapatan tidak tercapai, Rizaldi Adrian mengungkapkan justru pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan Pemkot Bandarlampung atas realisasi target pendapatan.
Dia mengungkapkan, fraksi Partai Gerindra paham jika sumber pendapatan terdiri dari bermacam-macam sumber yaitu diantaranya DAU, DBH, PAD dan sebagainya.
“Tetapi dalam menerapkan kebijakan anggaran yang terlebih dahulu mesti dilihat adalah bagaimana political will dari pihak eksekutif dalam menyelesaikan persoalan anggaran,” pungkasnya. (*)