Indopostonline.id, Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2023 untuk dua kota di Provinsi Lampung mencatat inflasi bulanan sebesar 1,02%, meningkat dari 0,30% pada Oktober dan melampaui rata-rata November selama 3 tahun sebelumnya yang sebesar 0,52%.
Inflasi tahunan untuk November 2023 mencapai 4,10%, melebihi tingkat inflasi nasional dan gabungan 24 kota di Sumatera.
Kenaikan Beberapa Harga Komoditas
Kemudian, inflasi tersebut utamanya dipicu oleh kenaikan harga komoditas hortikultura, terutama cabai merah, akibat kelangkaan pasokan di Lampung Selatan dan kondisi El Nino yang mempengaruhi produksi cabai.
Kontributor utama terhadap inflasi meliputi cabai merah (0,555%), cabai rawit (0,199%), bawang merah (0,070%), daging ayam ras (0,040%), dan telur ayam ras (0,032%).
Inflasi cabai terus berlanjut disebabkan penurunan pasokan di Lampung Selatan, pusat produksi utama, dan kenaikan harga cabai rawit dari Sukabumi, salah satu pemasok utama untuk Lampung, yang mencapai Rp100.000/kg untuk cabai rawit merah.
Kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan setelah berakhirnya panen Juli-Agustus 2023.
Selain itu, kenaikan harga daging dan telur ayam ras seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Deflasi November 2023
Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami deflasi pada November 2023, termasuk ikan kembung, bensin, bawang putih, pir, dan ketimun, dengan andil masing-masing sebesar -0,029%, -0,024%, -0,011%, -0,006%, dan -0,006%.
Penurunan harga ikan kembung dipicu peningkatan pasokan akibat faktor cuaca.
Selanjutnya, penurunan harga bensin seiring dengan penurunan harga BBM non subsidi pada 1 November 2023 sebagai respons pemerintah terhadap turunnya harga minyak dunia.
Penurunan harga bawang putih sejalan dengan realisasi impor bawang putih.
Proyeksi KPw BI Lampung
Untuk kedepannya, KPw BI Provinsi Lampung memproyeksikan bahwa inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy) hingga akhir tahun 2023.
Namun, upaya mitigasi risiko diperlukan, termasuk dari segi inflasi inti yang dapat dipicu oleh (i) Shock aggregate demand di tengah kondisi excess liquidity, kenaikan UMP tahun 2023, dan momen tahun politik; dan (ii) risiko rendahnya capaian pemulihan daya beli masyarakat yang berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi.
Dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), risiko meliputi (i) harga komoditas hortikultura yang masih tinggi pada periode tanam, terutama pada November-Desember 2023 di tengah meningkatnya permintaan pada Nataru; dan (ii) risiko kelangkaan beras di Lampung akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa.
Risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian antara lain (i) kebijakan OPEC+ yang ingin mendorong kenaikan harga minyak dunia untuk kepentingan geopolitik; dan (ii) risiko percepatan kenaikan harga rokok di akhir tahun dengan ekspektasi tarif cukai rokok yang kembali meningkat pada tahun 2024.
Strategi 4K
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, TPID terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan Harga
– Mengintensifkan operasi pasar beras/SPHP dan GPM menjelang NATARU, terutama pada komoditi aneka cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras hingga harga kembali turun, terutama di lokasi pasar pencatatan inflasi BPS.
– Penggunaan dana BTT untuk Operasi Pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan pada komoditas beras di 400 titik selama 50 hari (8 titik/hari).
– Melakukan monitoring harga dan pasokan.
2. Ketersediaan Pasokan
– Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung.
– Perluasan Kerjasama Perdagangan antar Daerah dengan Kepulauan Riau dan Bali serta rencana KAD antara Lampung dengan Kaltim.
– Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan.
3. Kelancaran Distribusi
– Memastikan kelancaran transportasi melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi.
– Merekomendasikan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
4. Komunikasi Efektif
– Melakukan rapat koordinasi secara formal yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal melalui media sosial (POSKO INFLASI), dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. (RDN)