Indopostonline.id, Lampung Utara – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara melalui Kabid Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia (P2M) Astrid menanggapi, soal kegaduhan dalam penyaluran bantuan beras di kelurahan Tanjung aman.
Astrid mengungkapkan keterbatasan Bappeda terkait akses data, yang hanya tersedia di pusat dan ditarik dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK.
Pada Kamis (1/2/2024), Astrid menjelaskan bahwa Dinas Bappeda hanya memegang data dari Menko PMK terkait penghapus kemiskinan ekstrem.
Meskipun diminta verifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dua hari sebelumnya, data yang diterima tidak cocok.
Astrid menegaskan bahwa konsekuensinya tidak bisa diatasi oleh Bappeda, karena data tersebut berasal dari pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
Selain itu, Astrid mencatat bahwa Dinas Ketahanan Pangan yang memberikan data bantuan beras kepada kelurahan, sehingga Dinas Bappeda tidak terlibat dalam pengelolaan data tersebut.
Selanjutnya, Astrid menekankan pentingnya pemahaman pihak kelurahan terhadap situasi ini, seraya mengingatkan agar tidak sembarang berbicara tanpa pengetahuan yang cukup.
Sebelumnya diberitakan, penyaluran bantuan sosial berupa beras dari Kementerian Sosial melalui Bulog ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tanjung Aman menimbulkan kegaduhan, Selasa (30/1/2024).
Sehingga Terjadi ketidaksesuaian data lama penerima bantuan, dengan adanya penambahan data baru yang telah direkam oleh RT setempat.
Jumlah penerima bantuan pangan di Kelurahan Tanjung Senang mencapai 7 KPM, dengan masing-masing mendapatkan 10 kg beras, yang dibagi menjadi 39 RT di 9 lingkungan.
Edy Rahman, Kasi Kesra Linmas Kelurahan Tanjung Aman, mengungkapkan bahwa kegaduhan ini telah dibahas dalam rapat oleh Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) dan Bulog. (Hasan)